Menu

Mode Gelap
How To Handle Every Movie Challenge With Ease Using These Tips 20 Questions You Should Always Ask About Playstation Before Buying It The Most Influential People in the Green House Industry and Their Celebrity Dopplegangers Technology Awards: 6 Reasons Why They Don’t Work & What You Can Do About It

Buzz · 13 Jan 2024 11:10 WIB ·

Isu Pemakzulan Presiden Kembali Muncul: Tokoh Petisi 100 Serukan Pemilu Tanpa Jokowi


 Isu Pemakzulan Presiden Kembali Muncul: Tokoh Petisi 100 Serukan Pemilu Tanpa Jokowi Perbesar

Presiden Indonesia dari Masa Ke Masa » DIALEKSIS :: Dialetika dan AnalisisMunculnya isu pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 melakukan pertemuan dengan Menkopolhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, pada Selasa, 9 Januari 2024. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyerukan pemakzulan terhadap Jokowi dan mengusulkan pemilu tanpa kehadiran presiden petahana tersebut.

Menurut Mahfud MD, sebanyak 22 orang, termasuk tokoh seperti Faizal Assegaf, Marwan Batubara, dan Letnan Jenderal TNI Marsekal Purn Suharto, hadir dalam pertemuan tersebut. Selain mengangkat isu pemakzulan, mereka juga melaporkan dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 kepada Menkopolhukam.

“Mereka menyampaikan ketidakpercayaan terhadap jalannya pemilu dan mencurigai adanya kecurangan. Oleh karena itu, mereka meminta langkah tindakan dari Menko Polhukam,” ujar Mahfud MD.

Menyikapi hal tersebut, Istana memberikan tanggapan, menyatakan bahwa dalam negara demokrasi, menyampaikan pendapat, kritik, atau punya pandangan politik adalah hal yang sah. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menyebut bahwa di tengah situasi tahun politik, tak jarang pihak-pihak yang menggunakan narasi pemakzulan presiden untuk kepentingan politik elektoral.

Sementara itu, Mahfud MD menjelaskan bahwa meskipun pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengusulkan pemakzulan, ia memberikan izin jika ada pihak yang ingin melakukannya. Namun, ia menegaskan bahwa terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).

“Menurut UUD, syarat pemakzulan presiden itu lima. Pertama, presiden terlibat korupsi, terlibat penyuapan, melakukan penganiayaan berat, atau kejahatan berat. Lalu yang keempat melanggar ideologi negara. Nah yang kelima, melanggar kepantasan, melanggar etika,” jelas Mahfud MD.

Regulasi yang diacu oleh Mahfud MD tercantum dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR, dengan syarat-syarat tertentu seperti terbukti melakukan pelanggaran hukum yang mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, serta perbuatan tercela.

Eks Wakil Ketua MK M Laica Marzuki menambahkan bahwa pemakzulan presiden juga dapat dilakukan jika presiden tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai presiden. Ini termasuk ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, seperti menjadi warga negara Indonesia sejak kelahiran, tidak pernah menerima kewarganegaraan lain, tidak pernah mengkhianati negara, dan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden.

Dalam konteks pemakzulan, Laica Marzuki menegaskan bahwa alasan pemakzulan harus memiliki konotasi hukum dan tidak berkaitan dengan kebijakan. Meskipun demikian, jika kebijakan menjadi modus operandi kejahatan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Namun, perdebatan seringkali muncul terkait dengan interpretasi syarat mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini menjadi pokok perbincangan karena tidak terdapat ukuran pasti mengenai kapan seseorang dianggap tidak mampu secara jasmani dan rohani.

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Tips Liburan ke Luar Negeri untuk Pemula: Memastikan Pengalaman Liburan yang Tidak Terlupakan

28 January 2024 - 13:56 WIB

Bocah Cerdas dari Depok: Hania Syakira Akbar, Anak Pembaca Setia Buku 200 Halaman per Hari

13 January 2024 - 11:52 WIB

Persiapan Awal: Banyak Masyarakat Mulai Menyuarakan Niat Ganti Puasa Ramadan

13 January 2024 - 11:45 WIB

Solidaritas Global untuk Palestina: Panggilan Dukungan Terhadap Kemerdekaan dan Perdamaian di Timur Tengah

5 December 2023 - 01:59 WIB

Guru Indonesia: Pahlawan Tanpa Tanda Jasa yang Pantas Diakui

5 December 2023 - 01:38 WIB

Snaptik, Aplikasi Kontroversial yang Menarik Sorotan Publik

5 December 2023 - 01:33 WIB

Trending di Buzz